Diktator di dalam Demokrasi

Indonesia sedang dilanda euforia demokrasi, setiap orang ingin menyatakan pendapatnya dan pemikirannya. Terkadang setiap orang mengganggap bahwa pandangan dan pendiriannya adalah jauh lebih benar daripada orang lain. Setiap hari, kita dapat melihat perang pendapat di berbagai media. Satu pihak menyalahkan pihak lain, dan pihak lain pun menyatakan hal yang sama.

Diktator Demokrasi

Dalam situasi hiruk pikuk politik, banyak orang yang  berkata, “Enak ya, di jaman orde baru. Orang ndak sembarangan ngomong. Harga-harga murah, dan tata tertib jalan.” atau bahkan ada yang membuat meme guyonan dengan gambar Pak Harto bertuliskan “piye, enak jamanku to?”

Manusia pada umumnya lebih memilih untuk hidup dalam ketenangan dan kepastian. Meskipun mungkin di dalam kepastian dan ketenangan itu tidak banyak tantangan yang dapat diambil untuk menaikan taraf hidupnya. Di jaman orde baru, dengan penghasilan yang minim sekalipun, orang dapat makan dengan layak. Agak lain halnya dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Uang seribupun tidak laku untuk sekedar kencing di toilet.

Orang awam memang menilai segala sesuatu dengan lugu. Masa demokrasi sekarang memungkinkan orang untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat secara bebas. Tanpa perlu untuk takut akan opresi. Tanpa perlu takut akan tekanan. Namun, tidak semua orang butuh menyampaikan pemikiran mereka, tidak semua orang butuh menyampaikan pendapat. Semua orang butuh untuk mengisi perut mereka.

GDP Indonesia menurut IMF di tahun 2013 mencapai $9635, menempati urutan ke 101 dari 187 negara. Masih belum cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Brunei dan Singapore misalnya masuk ke dalam 10 besar, sedangkan Malaysia berada di dalam urutan 50. Urutan ke 101 dari 187 negara bukanlah sebuah pencapaian yang mengenaskan. Akan tetapi, dengan kekayaan alam Indonesia yang berlimpah, negara ini seharusnya dapat sedikit mencapai tempat yang lebih baik.

Memeratakan pendapatan yang adil di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia mungkin tidaklah mudah. Kita mempunyai adat, kebiasaan, kultur yang berbeda antara satu wilayah dengan yang lain. Suka A misalnya lebih suka anak turun temurunnya menjadi seorang pegawai atau priayi, suku B lebih condong mendorong anak-anaknya untuk menjadi pengusaha, dan suku yang lain misalnya mempunyai kebiasaan bercocok tanam yang baik. Perbedaan kultur, pemikiran, dan gaya hidup membuat Indonesia sampai saat ini masih terkotak-kotak. Membuat antara satu daerah dengan daerah lain masih terjadi ketimpangan yang sangat jauh.

Demokrasi memang selayaknya membuat kehidupan orang menjadi jauh lebih baik. Karena dengan demokrasi, setiap keluhan suara masyarakat akan dapat tersampaikan dengan baik. Keterbukaan informasi, transparasi keuangan, dan pemberantasan korupsi. Negara kita masih dalam jarak jauh untuk sampai ke dalam tahap semacam itu. Namun bukan berarti kita belum bergerak sama sekali.

Karena setiap orang mempunyai hak untuk menggungkapkan pemikiran mereka di dalam demokrasi. Itu artinya banyak sekali kepentingan yang harus diperhatikan. Dan tidak semua kepentingan itu sebenarnya menuju ke arah yang lebih baik. Ada beberapa diantaranya yang justru fokus kepada kebutuhan individu dan kelompok tertentu. Pemerintah yang baik haruslah mampu bersikap netral di sini, menilai mana yang paling baik, dan memutuskan dengan tegas kearah mana negara akan dibawa.

Ketegasan seorang pemimpin dalam membawa negara tidaklah harus dilakukan secara otoriter, namun terkadang memang seorang pemimpin harus bersikap seperti diktator. Dia harus mendiktekan arahannya di dalam mengontrol negara, menyampaikannya dengan baik kepada seluruh bawahan dan pembantunya, dan kemudian mengeksekusinya dengan pengawasan yang baik. Demokrasi akan berjalan baik jika seorang pemimpin mampu mengeksekusi kebijakannya dengan cepat jika ia dapat memimpin dengan tegas.

Ketegasan dari pemimpin akan membuat pemerintahan dijalankan dengan tertib, dan ketertiban itu akan membuat kehidupan warganya menjadi teratur. Dan untuk masalah keteraturan dan ketertiban inilah, Indonesia mempunyai penyakit yang cukup akut. Mungkin saya boleh bertanya kepada para pembaca sekalian, “Apakah anda pernah membuang sampah sembarangan dalam satu bulan terakhir ini?” Jika jawabannya adalah ya, maka anda adalah satu dari sekian ratus juta manusia Indonesia yang masih tidak sadar akan tata tertib.

Setiap orang ingin akan lingkungan yang bersih dan rapi, namun tidak semua orang cukup sadar untuk membuang sampahnya di tempat yang seharusnya. “Tong sampahnya jauh, saya tidak menemukan tempat sampah di dekat tempat saya berada sekarang.” Itulah alasan yang sering muncul jika anda menanyai seseorang jika meraka tertangkap basah membuang sampah sembarangan.

Kawasan kumuh menjamur di pinggir-pinggir sungai, dan penertipan pun berjalan lamban. Bukannya saya kejam, namun kawasan yang tidak mempunyai ijin seperti itu sudah seharusnya dihancurkan tanpa perlu pemerintah pusing-pusing memikirkan ganti ruginya. Aneh rasanya jika orang yang tidak punya ijin tinggal, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak tertib seperti itu justru memperoleh fasilitas rusun gratis dari pemerintah. Sedangkan para pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan buruh yang benar-benar mempunyai kontribusi nyata justru dibiarkan mencari hunian dengan begitu kepayahan.

Pemerintah haruslah dengan tegas menciptakan ketertiban masyarakat. Supaya kehidupan warga negara Indonesia mampu dijalani dengan tertib sehingga rasa keadilan dapat tercipta dengan sebaik-baiknya. Jika mau, kita harus menilik negara tetangga seperti Singapura. Di sana, denda-denda besar diberikan kepada bahkan pelanggaran kecil sekalipun seperti makan di kereta dan stasiun. Membuang sampah di jalan bukanlah sebuah opsi dan menyeberang jalan sembarangan adalah sebuah kesalahan fatal. Mereka adalah negara demokrasi namun dapat menciptakan ketertiban yang baik.

 

Leave a Reply